September Hitam dan Komitmen Pembangunan yang Menghormati HAM

Hak asasi manusia tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap dalam pembangunan. HAM harus menjadi bagian yang melekat sejak sebuah kebijakan direncanakan, diputuskan, dilaksanakan, hingga dievaluasi. Pandangan ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 pada Juli 2026.

Penegasan tersebut penting karena pembangunan dan HAM kerap seolah-olah ditempatkan pada dua kutub yang berlawanan. Seakan-akan pembangunan berbicara tentang jalan, investasi, industri, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi, sementara HAM hanya berbicara tentang kebebasan sipil dan perlindungan warga. Padahal, pembangunan yang baik justru harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak mereka.

Yusril menegaskan, pembangunan tidak boleh dipertentangkan dengan HAM. Menurutnya, pembangunan yang menghormati HAM justru memiliki legitimasi yang lebih kuat, ketahanan sosial yang lebih baik, dan manfaat yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur dibangun atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana negara memastikan masyarakat tetap dihormati dan dilindungi.

Karena itu, komitmen terhadap HAM harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret. Konflik agraria, kesejahteraan masyarakat, kebebasan sipil, perlindungan kelompok rentan, hingga akuntabilitas aparat merupakan bagian dari persoalan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

Semangat tersebut juga relevan dengan munculnya kembali wacana September Hitam setiap September. Peringatan ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengingat berbagai persoalan HAM masa lalu dan mengingatkan negara agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

September Hitam juga seharusnya ditempatkan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, menyuarakan tuntutan, dan mengingatkan negara mengenai persoalan HAM. Namun, penyampaian aspirasi tetap perlu dilakukan secara damai dan tertib, tanpa provokasi, kekerasan, maupun tindakan yang merugikan masyarakat luas.

Pada saat yang sama, komitmen HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga agar isu HAM tidak berhenti sebagai slogan atau agenda tahunan. Kritik publik, pengawasan kebijakan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap kekerasan merupakan bagian dari ekosistem penegakan HAM yang sehat.

Dengan demikian, pesan September Hitam seharusnya tidak berhenti pada mengingat apa yang pernah terjadi. Lebih jauh, momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berjalan bersama penghormatan terhadap HAM. Pemerintah membangun, masyarakat mengawasi, dan seluruh pihak memastikan pembangunan tidak meninggalkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.