Isu Pelanggaran HAM: Jangan Hanya Mengingat Masa Lalu, Pulihkan Korbannya



Isu Pelanggaran HAM: Jangan Hanya Mengingat Masa Lalu, Pulihkan Korbannya

Setiap September, peringatan September Hitam kembali hadir di ruang publik. Berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar diskusi, pemutaran film, termasuk Nyanyian Akar Rumput, hingga aksi demonstrasi untuk mengingat kembali berbagai persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Tradisi ini penting karena sejarah tidak boleh begitu saja dihapus dari ingatan publik.

Namun, ada persoalan yang juga patut kita renungkan: mengapa isu HAM kerap terasa menjadi isu musiman? September datang, isu pelanggaran HAM kembali ramai. Menjelang kontestasi politik, isu serupa juga sering kembali mengemuka. Padahal, persoalan HAM seharusnya tidak bergantung pada kalender politik atau momentum elektoral.

Pelanggaran HAM masa lalu memang merupakan bagian kelam dari perjalanan bangsa. Negara sendiri telah mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan menyatakan penyesalan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk memulihkan hak korban sekaligus memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. 

Karena itu, mengingat bukan berarti Indonesia harus terus hidup dalam masa lalu. Ingatan justru seharusnya menjadi pijakan untuk membangun masa depan. Sejarah harus dipelajari agar kesalahan yang sama tidak berulang, sementara kehidupan para korban dan keluarga korban harus mendapatkan perhatian nyata.

Di sinilah fokus yang lebih mendesak perlu diperkuat: pemulihan hak korban. Korban dan keluarga korban bukan sekadar simbol dalam peringatan tahunan. Mereka adalah manusia yang mengalami penderitaan dan memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kesempatan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemulihan dari dampak yang mereka alami.

Pemerintah sebelumnya telah menempuh mekanisme penyelesaian non-yudisial yang menitikberatkan pada pemulihan korban. Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasikan penyelesaian melalui mekanisme yudisial. 

Artinya, energi publik dalam memperingati September Hitam seharusnya tidak berhenti pada diskusi, poster, film, ataupun demonstrasi setiap September. Semua itu penting sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan menjaga ingatan kolektif. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan perjuangan tersebut menghasilkan sesuatu yang konkret bagi korban dan keluarganya.

Kita tentu tidak boleh melupakan masa lalu. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan Indonesia terus-menerus terperangkap di dalamnya. Mengingat masa lalu harus berjalan bersama dengan memulihkan korban dan membangun sistem yang mencegah pelanggaran HAM terulang. Dengan begitu, September Hitam bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum untuk memastikan luka sejarah benar-benar menjadi pelajaran bagi masa depan.