Kuota hingga Distribusi Dievaluasi, Penanganan BBM Sulsel Diperkuat

Pemerintah bersama Pertamina terus memperkuat penanganan antrean bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan setelah peningkatan kebutuhan masyarakat menekan pelayanan sejumlah SPBU, terutama di Kota Makassar. Kondisi di lapangan memang belum sepenuhnya normal, namun langkah penanganan kini mencakup penambahan pasokan, perbaikan pelayanan SPBU, penguatan distribusi, pengawasan penyaluran subsidi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar pada 10 September 2026 menjelaskan kebutuhan Solar meningkat sekitar 10 sampai 15 persen sejak Juni hingga Agustus. Pertamina kemudian menambah alokasi BBM sekitar 10 sampai 15 persen dari rata-rata penyaluran harian di wilayah yang membutuhkan. Sebanyak 16 SPBU juga ditambah jam operasionalnya sehingga bersama 11 SPBU yang telah beroperasi penuh, total 25 SPBU di Makassar memberikan pelayanan 24 jam. Sekitar 50 operator baru turut disiapkan untuk mempercepat pengisian.

Penguatan juga dilakukan pada sisi logistik. Manager Corporate Communication & Relation Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo pada 12 September menyatakan distribusi BBM tetap berjalan, tetapi permintaan SPBU meningkat lebih dari 20 persen dibanding kondisi normal. Integrated Terminal Makassar kemudian dioperasikan selama 24 jam dan mobil tangki tambahan disiapkan untuk memperbesar kapasitas pengangkutan BBM ke berbagai wilayah. Pemerintah daerah bersama Satgas juga mengawasi praktik pengisian berulang, penggunaan tangki modifikasi, serta ketidaksesuaian barcode agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada 12 September menyatakan akan meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM Sulsel seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Mulai 13 hingga 20 September, Pemprov juga menerapkan pengaturan sementara untuk mengurai antrean, termasuk optimalisasi seluruh nozzle SPBU, pengaturan kendaraan besar, serta sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi. Pada 13 September, BPH Migas dilaporkan telah berada di Makassar untuk ikut mencari penyelesaian. Langkah ini menunjukkan penanganan dilakukan lintas pemerintah daerah, Pertamina, aparat pengawasan dan regulator pusat agar akses energi masyarakat Sulawesi Selatan kembali normal.