MBG Terus Berbenah, Keamanan Pangan Menjadi Prioritas

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar yang sedang dijalankan pemerintah. Jutaan penerima manfaat dilayani setiap hari melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dengan skala sebesar itu, tantangannya tentu tidak ringan. Pemerintah bukan hanya dituntut memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan setiap makanan yang dibagikan aman, layak, dan sesuai standar.

Karena itu, berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG harus dijawab dengan pembenahan nyata. Salah satu langkah penting adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif. SLHS menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, pengolahan makanan, kualitas air, hingga pengendalian risiko kontaminasi.

BGN juga mewajibkan keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL. SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut dapat dihentikan sementara dan baru diperbolehkan kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan serta lolos verifikasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perluasan program tidak boleh mengorbankan keamanan pangan.

Ketegasan serupa terlihat dari banyaknya SPPG yang pernah dikenai sanksi. Berdasarkan data BGN hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dihentikan sementara. Sebagian besar kemudian dapat beroperasi kembali setelah memenuhi ketentuan, sedangkan lebih dari dua ribu lainnya saat itu masih menjalani masa penghentian. Langkah tersebut patut dilihat sebagai mekanisme pengendalian mutu: dapur yang belum siap harus dibenahi terlebih dahulu sebelum kembali melayani masyarakat.

Akuntabilitas juga diberlakukan kepada pengelola. Kepala SPPG yang dinilai lalai atau bertanggung jawab atas pelanggaran dapat dicopot. Setelah kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG di Depapre, Papua, misalnya, BGN menghentikan sementara operasional dapur terkait, mencopot kepala SPPG, dan melakukan investigasi untuk memeriksa penerapan SOP maupun bahan bakunya.

Kasus di Papua itu juga memperlihatkan pola respons langsung dari pemerintah. Wakil Kepala BGN turun ke Papua, meninjau para pasien di RSUD Yowari sekaligus memeriksa dapur terkait. Dalam kejadian lain di Semarang, Kepala BGN juga mendatangi rumah sakit, sementara SPPG yang diperiksa langsung dihentikan sementara. Kehadiran pimpinan di lapangan penting agar keputusan tidak hanya bersandar pada laporan di atas meja.

Setiap dugaan insiden juga perlu diikuti prosedur yang konsisten: menghentikan sementara dapur, mengambil sampel makanan, melakukan pemeriksaan laboratorium bersama dinas kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, lalu menelusuri kemungkinan kesalahan pada bahan baku, waktu memasak, penyimpanan, maupun distribusi.

Ke depan, pembenahan tersebut harus terus dijaga melalui pengawasan digital, pencatatan waktu produksi, inspeksi rutin, pelatihan pekerja, dan keterbukaan hasil evaluasi kepada masyarakat. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya porsi yang dibagikan. Ukuran terpentingnya adalah makanan yang aman, bergizi, dan dipercaya oleh orang tua serta penerima manfaat.

Program sebesar MBG tentu membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Ketegasan menghentikan dapur, mencopot penanggung jawab, mempercepat SLHS, dan mengirim pimpinan langsung ke lokasi merupakan arah pembenahan yang tepat. Tantangannya sekarang adalah memastikan standar tersebut diterapkan secara disiplin dan merata di seluruh Indonesia.