JAKARTA — Barisan Muda Indonesia Timur menggelar diskusi publik bertajuk "Suara Dari Timur: Siapa Yang Berhak Menentukan Masa Depan Sagea?" di Primakarsa Cafe, Jakarta Timur (9/26). Forum ini menyoroti dinamika pembangunan, investasi, dan aktivitas industri di Desa Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.Diskusi yang berlangsung interaktif selama lebih dari dua jam tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Maluku Utara, HIPMA Halmahera Utara, HIPMA Halmahera Timur, HIPMA Halmahera Tengah, serta Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD).
Menyeimbangkan Ekonomi dan Ruang Hidup
Moderator diskusi, Yulius Alexsandro Saputra, membuka percakapan dengan menegaskan bahwa perbincangan mengenai Sagea tidak boleh direduksi sekadar pada aktivitas pertambangan semata. Lebih dari itu, isu ini menyangkut harkat hidup, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan ruang hidup warga setempat.
"Aspirasi masyarakat mengenai lingkungan, ruang hidup, dan mata pencaharian perlu menjadi masukan nyata bagi pemerintah dan pemangku kepentingan," ujar Yulius. Ia juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah bagian penting dari demokrasi, yang harus dijalankan secara damai, tertib, konstruktif, serta senantiasa mematuhi koridor hukum yang berlaku.
Pandangan senada disampaikan oleh narasumber Iqbal Kho. Menurutnya, sektor pertambangan merupakan instrumen penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, manfaat ekonomi tersebut wajib dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
"Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan meningkatkan komunikasi intensif agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik," tegas Iqbal.
Sorotan Lingkungan dan Peran Generasi Muda
Sementara itu, Tokoh Pemuda Maluku Utara di Jakarta, Junesvon Trisanders, menyoroti dua sisi mata uang dari industrialisasi di Halmahera Tengah. Di satu sisi, industri berhasil menekan angka pengangguran melalui terbukanya lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, alih fungsi lahan berdampak langsung pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan.Junesvon mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap kawasan sensitif ekologis, seperti kawasan karst dan Goa Boki Maruru. Ia juga mendorong pengembangan sektor ekonomi alternatif yang berkelanjutan, seperti pariwisata berbasis alam, pertanian modern, dan perikanan lokal.
Dari sudut pandang generasi muda, Ketua HIPMA Haltim, Bunari, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi makro dari sektor pertambangan tidak otomatis mendongkrak kesejahteraan warga jika distribusi manfaat dan perlindungan lingkungan diabaikan. Senada dengan itu, Ketua JAGAD Veronika Nurlatu mengajak mahasiswa dan kaum muda untuk mengemas kritik secara kreatif, cerdas, dan sistematis agar didengar oleh pembuat kebijakan serta berbuah langkah penyelesaian yang konkret.
Penutup
Menutup rangkaian diskusi, seluruh peserta pada prinsipnya sepakat untuk mendukung investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Halmahera Tengah sebagai motor kemajuan daerah, dengan catatan harus diiringi tata kelola yang baik, pengawasan lingkungan yang ketat, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Forum juga menekankan pentingnya ruang dialog terbuka antara pemerintah, korporasi, tokoh adat, dan masyarakat sipil guna mencegah konflik sosial, sekaligus mendorong agar setiap aspirasi disampaikan secara damai dan sesuai koridor hukum agar masa depan Sagea tercapai dalam keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (Rwn)
