Hadapi Musim Kemarau, Pemerintah Daerah Perkuat Ketahanan Pangan

Bondowoso – Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama dalam memastikan produksi pertanian tetap berjalan di tengah ancaman musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terus memperkuat sektor pertanian dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I., mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengawal upaya pencapaian ketahanan pangan nasional agar dapat dirasakan hingga tingkat daerah.

Menurutnya, penguatan sektor pertanian menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bondowoso juga menjadikan pengembangan pertanian organik sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pertanian daerah.

Salah satu kawasan yang terus dikembangkan adalah Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra pertanian organik unggulan di Bondowoso dengan luas lahan yang saat ini mencapai sekitar 105 hektare.

“Desa Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari menjadi salah satu lokus dan salah satu lumbung pertanian organik unggulan di Bondowoso yang telah mencapai luas lahan 105 hektare dan ke depannya akan dikembangkan hingga mencapai 145 hektare,” ucap Fathur Rozi.

Pengembangan pertanian organik tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Potensi lokal yang dimiliki setiap daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan nasional.

Fathur Rozi menilai peran pemerintah daerah semakin penting ketika sektor pertanian menghadapi tantangan musim kemarau. Kondisi keterbatasan air dapat memengaruhi produktivitas petani sehingga diperlukan langkah adaptasi untuk menjaga keberlangsungan produksi.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur pertanian. Penguatan sistem irigasi menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap tersedia selama musim kemarau.

Selain infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien juga menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan kondisi cuaca. Teknologi diharapkan dapat membantu petani meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mempertahankan produktivitas.

“Berbagai program adaptasi mulai dari penguatan irigasi hingga penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien menunjukkan keseriusan Pemda dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Selain itu, penyediaan benih, pupuk dan bantuan alat pertanian bagi petani menjadi dorongan yang kuat bagi peningkatan produktivitas pertanian di musim kemarau,” ujar Fathur Rozi.

Penyediaan benih, pupuk, dan bantuan alat pertanian dinilai dapat membantu petani mempertahankan aktivitas produksi ketika menghadapi kondisi yang kurang ideal. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban petani sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola lahan secara produktif.

Selain memastikan produksi, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan stabilitas distribusi pangan. Kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama ketika produksi di sejumlah wilayah menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca.

Fathur Rozi menilai berbagai upaya tersebut dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Stabilitas produksi dan distribusi menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam menjaga pasokan pangan.

Di sisi lain, Pemkab Bondowoso terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman musim kemarau. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, perguruan tinggi, kelompok tani, serta berbagai pihak lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Petani sebagai pelaku utama produksi juga membutuhkan dukungan teknologi, pendampingan, akses sarana produksi, serta kepastian distribusi.

Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, sementara kelompok tani berperan dalam mengimplementasikan berbagai inovasi di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah kemudian dapat memperkuat kebijakan serta dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.

Menurut Fathur Rozi, upaya mencapai swasembada pangan pada akhirnya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang kuat.

Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan sumber daya alam. Infrastruktur pertanian, teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta sistem distribusi juga perlu terus diperkuat agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi.

Swasembada pangan, kata dia, bukan sekadar persoalan meningkatkan jumlah hasil pertanian. Lebih jauh, swasembada merupakan upaya membangun sistem pangan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan langkah tersebut, swasembada pangan tidak hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tutup Fathur Rozi.

Penguatan pertanian organik di Bondowoso menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Dengan dukungan irigasi, sarana produksi, teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, sektor pertanian diharapkan tetap produktif meskipun menghadapi ancaman musim kemarau.

Upaya tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ketahanan pangan nasional dibangun dari berbagai daerah. Dari lahan pertanian di tingkat desa hingga distribusi pangan kepada masyarakat, setiap tahapan memiliki peran dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.