Ketika Pemerintah Dicela, Siapa yang Sedang Merasakan Hasil Kerjanya?

Kritik kepada pemerintah datang hampir tanpa jeda. Di media sosial, ruang diskusi dipenuhi evaluasi terhadap berbagai kebijakan, mulai dari program sosial, pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, hingga penggunaan anggaran negara. Kritik tentu diperlukan karena kekuasaan memang harus diawasi. Namun, sebagian suara kini tidak lagi berhenti pada evaluasi. Kritik berubah menjadi celaan, sementara setiap program dianggap gagal bahkan sebelum hasilnya diperiksa.

Dalam demokrasi, masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kritik yang sehat seharusnya berangkat dari fakta dan menawarkan perbaikan. Ketika semua capaian diabaikan dan setiap kebijakan langsung dicurigai, ruang publik tidak lagi dipenuhi pertukaran gagasan, melainkan perlombaan membangun kemarahan.

Di luar riuh perdebatan tersebut, berbagai program pemerintah terus berjalan dan manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contohnya. Pada Januari 2026, Badan Gizi Nasional mencatat sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi lebih dari 62 juta penerima pada akhir Agustus 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan menggambarkan jutaan anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang memperoleh akses terhadap makanan bergizi.

Upaya memperkuat ekonomi masyarakat juga dijalankan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah mencatat sekitar 83 ribu koperasi telah memiliki badan hukum. Sebagian telah menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan dan persiapan operasional. Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi, menyediakan kebutuhan masyarakat, menyerap hasil produksi lokal, serta membuka kegiatan ekonomi baru di desa.

Di bidang pangan, hasil kerja juga dapat dilihat melalui data. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Jumlah itu meningkat 13,29 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 30,62 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan produksi pangan memberikan hasil, meskipun kesejahteraan petani, distribusi, dan stabilitas harga tetap memerlukan perhatian.

Semua ini tidak berarti pemerintah terbebas dari kekurangan. Keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, kesiapan operasional koperasi, ketepatan penggunaan anggaran, dan persoalan deforestasi masih membutuhkan evaluasi serius. Mengakui manfaat program bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Sebaliknya, pengakuan terhadap kekurangan juga tidak seharusnya digunakan untuk menghapus seluruh hasil kerja yang telah dirasakan masyarakat.

Kritik harus terus disampaikan, sementara pemerintah harus terus terbuka, memperbaiki kekurangan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Namun, kritik akan kehilangan nilainya ketika fakta sengaja dikesampingkan dan evaluasi berubah menjadi celaan.

Di tengah bisingnya media sosial, jutaan masyarakat tetap menerima makanan bergizi, koperasi desa terus dipersiapkan, dan produksi pangan mengalami peningkatan. Pemerintah memang belum menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, mengatakan tidak ada kerja yang berjalan juga sama jauhnya dari kenyataan.