-
-
-
Loading
Loading
Jakarta — Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2024–2026 menegaskan tidak akan menghadiri pelantikan dari kedua pihak yang mengatasnamakan Pengurus Pusat PMKRI sebelum tercapainya penyatuan kembali kepengurusan (25/09/26).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dinamika internal PMKRI pasca Kongres yang melahirkan dua pihak dengan agenda pelantikan masing-masing. Penegasan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas beredarnya undangan pelantikan dari salah satu pihak yang mencantumkan nama Ketua Presidium sebagai tamu undangan.
Ia menegaskan bahwa pencantuman namanya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran, pengakuan, maupun dukungan terhadap pihak mana pun.
«“Saya tidak akan hadir dalam pelantikan kedua pihak sebelum adanya penyatuan kembali Pengurus Pusat PMKRI. Saya akan hadir ketika PMKRI kembali menyatu,” tegasnya.»
Konsisten Tidak Hadir di Kedua Pelantikan
Sikap tersebut berlaku sama terhadap seluruh pihak. Sebelumnya, pelantikan salah satu pihak telah berlangsung tanpa kehadirannya. Kini, ia memastikan keputusan serupa juga akan diberlakukan terhadap pelantikan pihak lainnya.
Menurutnya, keputusan untuk tidak hadir bukanlah bentuk keberpihakan ataupun penolakan terhadap individu tertentu, melainkan upaya menjaga marwah organisasi agar tidak semakin terbelah akibat konflik internal.
«“Saya tidak berdiri di salah satu kubu. Saya berdiri untuk PMKRI,” ujarnya.»
Ia menilai kehadiran dalam salah satu pelantikan berpotensi menimbulkan tafsir politik organisasi yang justru memperlebar jarak antarkader. Karena itu, dirinya memilih menjaga posisi moral demi kepentingan Perhimpunan secara utuh.
Utamakan Dialog dan Mekanisme Organisasi
Ketua Presidium menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan organisasi. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme konstitusional yang menghormati nilai persaudaraan.
Menurutnya, PMKRI tidak boleh kehilangan orientasi terhadap sejarah perjuangan dan tujuan pendiriannya hanya karena dinamika kepengurusan yang bersifat sementara.
“Jabatan memiliki batas waktu, tetapi PMKRI harus tetap hidup melampaui setiap periode kepemimpinan. Karena itu, kepentingan menjaga keutuhan Perhimpunan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat,” katanya.
PMKRI Adalah Rumah Bersama
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PMKRI merupakan rumah bersama seluruh kader Katolik Indonesia yang dibangun melalui sejarah panjang pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan lintas generasi.
Karena itu, penyelesaian persoalan internal tidak dapat dilakukan melalui saling mengklaim legitimasi, melainkan dengan membuka ruang dialog yang memungkinkan seluruh pihak kembali duduk bersama demi persatuan organisasi.
Ajak Kader, Pastor Moderator, dan Alumni Menahan Diri
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium mengajak seluruh kader PMKRI se-Indonesia, Pastor Moderator, senior, dan alumni untuk menjaga ketenangan serta tidak memperkeruh situasi melalui narasi yang mempertajam perbedaan.
Ia berharap seluruh elemen yang mencintai PMKRI dapat menjadi jembatan rekonsiliasi dan mendorong penyelesaian yang bermartabat demi masa depan Perhimpunan.
Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan komitmennya terhadap persatuan PMKRI.
«“Saya tidak akan hadir dalam pelantikan dari kedua pihak sebelum adanya penyatuan. Ketika PMKRI kembali menyatu, saya akan hadir sebagai bagian dari rumah yang sama.”»
Pro Ecclesia et Patria