Menyambungkan Bendungan, Menghidupkan Sawah

Delapan tahun telah berlalu sejak Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai beroperasi. Di balik tubuh bendungan itu tersimpan air hingga 17,86 juta meter kubik. Tampungan tersebut dirancang menjadi penyangga pertanian di wilayah Dompu yang kering sekaligus menopang Daerah Irigasi Tanju seluas 2.242 hektare.

Namun, pekerjaan mengalirkan air dari bendungan menuju lahan pertanian belum sepenuhnya selesai. Saluran irigasi sepanjang 24 kilometer di sisi kanan dan 24 kilometer di sisi kiri masih harus dituntaskan. Tanpa saluran sepanjang 48 kilometer itu, manfaat air yang tersimpan di hulu belum dapat menjangkau seluruh sawah yang direncanakan.

Ketika mendatangi Bendungan Tanju pada September 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjadikan keterlambatan itu sebagai pekerjaan yang harus dituntaskan.

“Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah,” kata Dody.

Ia membentuk tim teknis terpadu untuk mencari jalan keluar atas penyelesaian saluran. Dody juga mengingatkan bahwa warga telah menyerahkan tanah untuk pembangunan bendungan, tetapi masih menunggu manfaat airnya. Baginya, pembangunan tidak dapat dianggap selesai hanya karena tubuh bendungan telah berdiri dan peresmiannya telah dilakukan.

Bendungan Tanju menjadi gambaran tentang mata rantai yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Air telah ditampung, tetapi jalan yang membawanya ke lahan pertanian belum selalu tersedia secara utuh. Persoalan itu tidak hanya ditemukan di Dompu.

Pembangunan bendungan menjadi salah satu program infrastruktur utama selama satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah menargetkan pembangunan 61 bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, memperkuat pasokan air baku, mengendalikan banjir, menghasilkan energi, dan menambah layanan irigasi.

Hingga berakhirnya periode pemerintahan tersebut, 53 bendungan tercatat telah diselesaikan pada 2015–2024. Bendungan-bendungan baru itu diharapkan memperluas jaminan air bagi pertanian dan mengurangi ketergantungan petani terhadap hujan.

Pembangunan pada masa itu tidak hanya mencakup bendungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mencatat pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru sekitar 1,18 juta hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi eksisting seluas 4,38 juta hektare sepanjang 2014–2024. Dengan tambahan pasokan air tersebut, indeks pertanaman disebut meningkat dari sekitar 1,4 menjadi 2,5.

Karena itu, persoalan yang muncul tidak tepat jika disederhanakan menjadi pemerintahan terdahulu hanya membangun bendungan dan mengabaikan irigasi. Masalahnya terletak pada ketidaksamaan kecepatan pembangunan. Di sejumlah daerah, bendungan selesai terlebih dahulu, sementara saluran primer, sekunder, tersier, dan saluran penghubungnya baru menyusul kemudian.

Kementerian PU sendiri mengakui masih dibutuhkan pekerjaan lanjutan untuk mengintegrasikan bendungan-bendungan tersebut dengan sistem irigasi. Dari 53 bendungan yang telah selesai, layanan irigasinya tersebar pada puluhan daerah irigasi. Sebagian membutuhkan saluran baru dari pintu keluar bendungan menuju sistem irigasi, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan di hilir.

Apabila seluruh sistem itu terhubung, 53 bendungan tersebut ditargetkan memasok air ke sekitar 310.170 hektare lahan pertanian. Ketersediaan air yang lebih terjamin diproyeksikan menaikkan luas tanam dari 502.403 hektare menjadi 798.263 hektare dan meningkatkan produksi dari sekitar 3,12 juta ton menjadi 4,79 juta ton per tahun.

Bahkan, pada Juni 2022, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian PUPR tidak hanya berkutat pada proyek bendungan besar. Ia mendorong pembangunan embung dan saluran air yang lebih kecil, konkret, serta dapat segera digunakan petani. Permintaan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan menyambungkan tampungan dengan lahan pertanian telah disadari sebelum pergantian pemerintahan.

Namun, penyelesaian jaringan hilir menghadapi soal kewenangan. Bendungan dan jaringan utama umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jaringan lain berada di bawah kewenangan provinsi, kabupaten, hingga perkumpulan petani pemakai air. Ketika kemampuan anggaran, pembebasan lahan, perencanaan, dan pemeliharaan tiap daerah tidak sama, satu sistem air dapat terputus pada batas administrasi.

Pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan penyelesaian jaringan irigasi sebagai salah satu jalan menuju swasembada pangan. Titik tekan itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Januari 2025.

Instruksi tersebut memerintahkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara terkoordinasi. Cakupannya bukan hanya saluran, melainkan juga pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, pompa, jaringan distribusi, dan drainase. Pemerintah pusat serta daerah diminta mengatasi sekat kewenangan yang selama ini menghambat penyelesaian sistem irigasi.

Di tangan Dody, kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi upaya menyambungkan bendungan dengan sawah.

Pada 2025, Kementerian PU mencatat pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 70 kilometer untuk melayani 13.000 hektare lahan. Pemerintah juga merehabilitasi jaringan sepanjang 1.353 kilometer yang melayani sekitar 203.000 hektare. Lima sistem bendungan, yakni Tanju, Rukoh, Pidekso, Tugu, dan Tukul, disebut masih membutuhkan saluran keluar untuk menambah cakupan irigasi.

Secara keseluruhan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 2025 diklaim menjangkau 589.605,8 hektare. Targetnya ditingkatkan menjadi 750.000 hektare pada 2026.

Perubahan titik tekan itu terlihat pula di Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bendungan berkapasitas 11,82 juta meter kubik tersebut dibangun pada 2019–2024 dan mempunyai potensi mengairi 1.494 hektare lahan.

Akan tetapi, baru 806 hektare yang telah berfungsi sebagai daerah irigasi. Dari 688 hektare lahan potensial tambahan, 230 hektare belum memiliki jaringan. Kementerian PU kemudian merencanakan pembangunan saluran primer sepanjang 6,69 kilometer dan saluran sekunder 34,34 kilometer secara bertahap.

Optimalisasi tersebut ditargetkan menaikkan indeks pertanaman hingga 272 persen. Ukuran keberhasilan Bendungan Jlantah dengan demikian bukan lagi kapasitas waduk atau luas genangannya, melainkan berapa hektare sawah yang benar-benar mendapat air dan berapa kali petani dapat menanam dalam setahun.

Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan hasil ketika mata rantai tersebut tersambung. Bendungan yang selesai pada 2018 dan mulai beroperasi pada 2019 itu memiliki kapasitas 20,15 juta meter kubik. Airnya dialirkan melalui saluran primer sepanjang 4,8 kilometer dan saluran sekunder 44,2 kilometer untuk melayani Daerah Irigasi Logung di Kudus dan Pati.

Dengan jaringan yang lebih terintegrasi, Bendungan Logung dirancang melayani 4.666 hektare lahan, termasuk 2.248 hektare pengembangan baru. Pola tanam yang sebelumnya dua kali padi dan sekali palawija diarahkan menjadi tiga kali tanam padi.

Pekerjaan menyambungkan bendungan dengan sawah menghadapi ujian ketika musim kemarau meluas. Kementerian PU tidak hanya mengandalkan air yang tersimpan di waduk, tetapi juga menyiapkan sumber cadangan dan peralatan untuk menghadapi wilayah yang mulai kekurangan air.

Paparan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertanggal 27 Juli 2026 memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli-September. El Niño diprediksi bertahan cukup panjang hingga awal 2027.

Pada Dasarian II Juli 2026, wilayah dengan sifat hujan di bawah normal mencapai 89,97 persen. Curah hujan rendah telah mendominasi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Menghadapi kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatur kembali pengoperasian infrastruktur sumber daya air. Bendungan, bendung, embung, waduk, situ, dan danau dioptimalkan untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat dan lahan pertanian

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,” kata Menteri Dody.

Pengaturan itu dilakukan dengan memeriksa pola operasi bendungan dan jaringan irigasi. Pelepasan air harus disesuaikan dengan kondisi tampungan, kebutuhan masyarakat, dan realisasi tanam agar cadangan tidak terkuras sebelum musim kemarau berakhir.

Saat ini, Kementerian PU mengelola 240 bendungan dengan volume tampungan sekitar 7,89 miliar meter kubik berdasarkan data 26 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 121 bendungan memiliki durasi layanan di bawah rata-rata, sedangkan 119 lainnya berada di atas rata-rata. Rata-rata durasi layanan berdasarkan kondisi tampungan saat itu mencapai 44,23 hari.

Ketersediaan air tidak merata. Jawa Barat memiliki perkiraan durasi layanan bendungan sekitar 183,10 hari. Sebaliknya, durasi layanan di Nusa Tenggara Barat diperkirakan 24,13 hari, Aceh 29,34 hari, Jawa Timur 30,56 hari, Bali 37,53 hari, dan Jawa Tengah 42,25 hari.

Perbedaan itu membuat pengaturan distribusi menjadi penting. Air harus diprioritaskan sesuai kebutuhan dan jadwal tanam, terutama di wilayah yang daya tahan tampungannya lebih pendek.

Selain bendungan, Kementerian PU mempunyai 601 situ dan danau dengan volume tampungan sekitar 135,59 miliar meter kubik serta 1.034 tampungan air baku berkapasitas sekitar 435,67 juta meter kubik. Infrastruktur tersebut dipetakan sebagai sumber pendukung ketika pasokan dari sistem utama mulai menurun.

Dody juga mengoptimalkan 10.789 sumur bor yang tersebar di berbagai daerah. Sumur-sumur eksisting diperiksa agar dapat segera dioperasikan ketika air permukaan tidak lagi mencukupi. Kesiapan itu mencakup mesin, jaringan irigasi air tanah, tenaga pengoperasian, dan peralatan pendukung.

Pompa menjadi salah satu perangkat untuk membawa air dari sumber yang masih tersedia menuju daerah yang tidak terjangkau aliran gravitasi. Namun, Dody tidak menempatkannya sebagai jawaban tunggal.

Kementerian PU menyiagakan 125 unit mobile pump dan 921 pompa alkon untuk dikerahkan ke wilayah terdampak. Berdasarkan paparan berstatus 24 Juli 2026, sebanyak 113 mobile pump berada dalam kondisi baik dan 12 unit rusak. Dari 921 pompa alkon, sebanyak 823 unit dinyatakan baik dan 98 unit rusak.

Dalam pembaruan berikutnya, jumlah mesin bor yang disiapkan disebut mencapai 49 unit. Alat tersebut digunakan untuk membuka atau memulihkan sumber air ketika tampungan permukaan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan.

Penempatan alat tidak dilakukan secara merata, tetapi mengikuti tingkat kerawanan dan ketersediaan sumber air. Pemerintah lebih dahulu mendata wilayah rawan kekeringan, memeriksa debit yang masih dapat dimanfaatkan, lalu menentukan jenis intervensi yang diperlukan.

Pompa hanya dapat bekerja apabila sumber air tersedia. Jangkauannya pun bergantung pada pipa, bahan bakar atau listrik, operator, serta saluran yang membawa air menuju lahan.
Karena itu, Dody mendorong pompanisasi berjalan beriringan dengan pembangunan jaringan tersier.

“Cuma kalau kami, saya minta teman-teman jangan hanya pompa air tanah, tapi juga harus dibangun jaringan irigasi tersiernya sehingga air yang kita alirkan itu lebih efektif dan efisien untuk mengairi sawah,” kata Dody.

Kementerian PU juga mendorong penerapan Irigasi Padi Hemat Air. Teknologi tersebut mengatur pemberian air sesuai kebutuhan tanaman sehingga sawah tidak harus terus-menerus digenangi. Penerapannya diharapkan mengurangi penggunaan air ketika debit sungai dan tampungan mulai menyusut.