MRP Papua Barat Daya Soroti Pelaksanaan Otsus, Dorong Evaluasi Dana dan Dampak bagi Masyarakat

SORONG – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), terutama untuk memastikan kebijakan dan anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja MRP Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, tenaga ahli, sekretariat MRP serta pemangku kepentingan lainnya.

Rapat kerja tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas MRP sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

Ketua MRP Papua Barat Daya menegaskan, evaluasi tidak cukup hanya melihat seberapa besar anggaran terserap. Hal yang lebih penting adalah memastikan penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, selama pelaksanaan Otsus, pemerintah perlu melihat kembali capaian yang telah diperoleh serta persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Keberhasilan dana tersebut belum tercatat dari hasil yang kami terima,” menjadi salah satu sorotan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Karena itu, MRP mendorong adanya evaluasi yang lebih terukur, dengan melihat indikator pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur serta kondisi sosial masyarakat.

Jangan Hanya Habiskan Anggaran
MRP menilai ukuran keberhasilan program Otsus tidak semestinya berhenti pada tingkat penyerapan anggaran.

Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang harus kita lihat bersama adalah sasaran kegiatan itu tepat sasaran atau tidak. Apakah ada datanya, seperti pendidikan dan kesehatan terpenuhi,” demikian penekanan yang disampaikan dalam rapat.

Persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat di setiap kabupaten dan kota memiliki kebutuhan yang berbeda. Aspirasi yang diterima MRP dari lapangan kemudian diharapkan dapat dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Aspirasi Masyarakat Didorong Masuk Perencanaan 2027

Hasil penjaringan aspirasi dalam rapat kerja tersebut selanjutnya diarahkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah.

MRP berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diteruskan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk dipertimbangkan dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, infrastruktur dan perlindungan hak-hak masyarakat Papua.

Dengan demikian, kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing daerah.

“Yang menjadi kewenangan provinsi kita rekomendasikan kepada pemerintah provinsi. Begitu juga yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, kita teruskan kepada bupati dan wali kota,” demikian penjelasan dalam forum.

MRP Minta Pemerintah dan DPRD Bangun Sinergi
MRP juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Sinergi antara MRP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan DPRD dinilai menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Keterwakilan MRP yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya juga diharapkan dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Masukan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah.

Dalam forum tersebut, MRP juga menekankan bahwa hubungan antarlembaga harus dibangun dalam semangat kerja sama. Rapat kerja tidak dimaksudkan sebagai ruang untuk saling menyerang, tetapi sebagai forum untuk menemukan persoalan dan mencari jalan keluarnya.
Perlindungan Hak OAP Jadi Perhatian
Selain persoalan pembangunan, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua menjadi salah satu agenda penting yang dibahas.

MRP sebagai lembaga representasi kultur OAP memiliki mandat untuk memberikan pertimbangan dan ikut mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua.
Karena itu, hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat di kabupaten dan kota akan menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi.

MRP berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan tidak hanya dicatat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.

Rapat kerja tersebut akhirnya diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran ke depan.

Bagi MRP Papua Barat Daya, keberhasilan Otsus pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi dari sejauh mana anggaran dan kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup serta melindungi hak-hak masyarakat Papua.