-
-
-
Loading
Loading
SORONG – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sorong memasuki tahap penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Polres Sorong, BPBD, TNI, serta unsur terkait sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dan menyiapkan posko terpadu sebagai pusat komando penanganan bencana.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Aula Patriatama Polres Sorong, Selasa (8/9/2026). Rakor digelar menyusul masih berlangsungnya musim kemarau dan munculnya sejumlah titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sorong.
Kapolres Sorong AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K. mengatakan pembentukan Satgas diperlukan agar penanganan Karhutla tidak lagi berjalan secara parsial oleh masing-masing instansi.
Menurutnya, selama ini ketika terjadi kebakaran, unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah maupun relawan bergerak berdasarkan informasi dan kemampuan masing-masing. Kondisi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui satu sistem koordinasi terpadu.
“Kesepakatannya pertama kita buatkan SK Satgas, kemudian yang kedua posko,” ujar Jems.
Satgas Segera Dibentuk
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nimrod Sesa, S.IP., M.M., mengatakan Pemerintah Kabupaten Sorong akan segera memproses pembentukan Satgas melalui Surat Keputusan Bupati Sorong.
BPBD Kabupaten Sorong bersama Polres Sorong akan menyusun struktur dan jabatan dalam Satgas secara teknis untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Sorong untuk ditetapkan.
Nimrod menargetkan proses awal pembentukan Satgas dan posko dapat dipersiapkan dalam waktu satu hingga dua hari sehingga koordinasi penanganan Karhutla dapat segera berjalan.
“Setelah posko terbentuk, Satgasnya terbentuk, lalu nanti kami inventarisir berapa Damkar yang kita punya,” jelasnya.
Satgas nantinya tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pemerintah distrik, kepala Puskesmas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga direncanakan dilibatkan untuk memperkuat pemantauan dan penyampaian informasi dari lapangan.
Pusdal Ops Disiapkan Jadi Pusat Komando
Untuk mendukung kerja Satgas, Pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdal Ops) BPBD Kabupaten Sorong sebagai pusat koordinasi.
Keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi tempat terintegrasinya informasi mengenai titik kebakaran, pengerahan personel, ketersediaan sarana, perkembangan pemadaman serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Nimrod menegaskan Satgas tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi Karhutla pada musim kemarau.
Menurutnya, sistem yang dibangun juga harus dapat digunakan ketika terjadi bencana lain, termasuk banjir pada musim hujan.
“Satgas ini bukan saja pada saat kemarau, tapi juga pada saat hujan kita harus siap,” katanya.
Puluhan Titik Kebakaran Terjadi
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sorong Aminadab Lobat, S.AN., M.Si., mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir telah terjadi kebakaran di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong.
Berdasarkan pendataan awal BPBD, terdapat sekitar 13 titik kebakaran yang telah ditemukan dan seluruh titik yang terdata tersebut telah dilakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan.
Namun, dalam perkembangan terbaru yang disampaikan dalam rapat koordinasi, pihak kepolisian menyebut jumlah kejadian yang telah teridentifikasi mencapai sekitar 19 titik.
Aminadab menjelaskan bahwa perbedaan pendataan tersebut berkaitan dengan pola penanganan yang sebelumnya masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing unsur.
“Kalau sudah ada Satgas terbentuk, itu gampang kita bisa inventarisir,” ujarnya.
Karena itu, salah satu tugas awal Satgas nantinya adalah melakukan inventarisasi secara terpadu, termasuk memastikan lokasi titik kebakaran, status penanganan serta luas lahan yang terdampak.
Mayamuk Jadi Salah Satu Lokasi Terparah
Sejumlah wilayah disebut menjadi lokasi kebakaran, di antaranya Distrik Mayamuk, Salawati, Mariat dan Makbon.
Distrik Mayamuk menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Di kawasan Jalan Kontainer, kebakaran sebelumnya dilaporkan melanda area dengan luas lebih dari 10 hektare.
Selain lokasi yang dapat dijangkau tim, BPBD juga menerima laporan kebakaran dari distrik-distrik yang berada jauh dari pusat wilayah. Keterbatasan jangkauan menyebabkan masyarakat setempat melakukan pemadaman secara mandiri dengan sumber daya yang mereka miliki.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya sistem koordinasi yang lebih terintegrasi, termasuk mekanisme pelaporan dari distrik-distrik yang sulit dijangkau.
Inventarisasi Armada dan Sumber Daya
Setelah Satgas terbentuk, pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh sumber daya yang dapat digunakan dalam penanganan Karhutla.
Inventarisasi meliputi armada pemadam kebakaran, personel, peralatan dan sumber daya pendukung lainnya.
Kapolres Sorong mengatakan langkah tersebut penting untuk mengetahui secara pasti kemampuan yang tersedia sehingga pengerahan personel dan sarana ketika terjadi kebakaran dapat dilakukan secara lebih terarah.
Selain unsur pemerintah dan aparat keamanan, masyarakat juga akan dilibatkan dalam sistem penanganan dan pencegahan.
Masyarakat Diminta Waspada
Di tengah kondisi kemarau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api.
Kapolres Sorong mengimbau warga tidak membuang puntung rokok atau sumber api lainnya secara sembarangan, khususnya pada kawasan yang kering dan mudah terbakar.
Masyarakat yang melakukan aktivitas berkebun juga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.
Langkah pencegahan tersebut menjadi penting karena sebagian besar kebakaran yang terjadi berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga pengawasan dan kesadaran masyarakat menjadi bagian dari upaya mengurangi munculnya titik api baru.
Dengan pembentukan Satgas dan posko terpadu, Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Polres Sorong dan unsur terkait kini diarahkan untuk membangun satu sistem penanganan yang mencakup pencegahan, pelaporan, pemadaman, pendataan hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana lainnya.