Pemkab dan DPRK Sorong Selatan Sahkan Perda APBD 2025, Sinergi Kuat Wujudkan Tata Kelola Transparan

TEMINABUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong Selatan resmi menutup Rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda yang dipimpin langsung oleh Ketua I DPRK Kadir Anggiluli pada Selasa ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.

Sidang yang berlangsung di Aula DPRK Sorong Selatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah termasuk bupati, wakil bupati, serta seluruh elemen forum koordinasi pimpinan daerah. Dalam sambutannya, Ketua I DPRK mengapresiasi dedikasi dan partisipasi aktif seluruh pihak yang telah mengawal pembahasan ini hingga tuntas. Pengesahan rancangan menjadi peraturan daerah ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk merealisasikan program pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selaras dengan semangat legislatif, bupati juga memberikan apresiasi tinggi atas masukan konstruktif dari dewan melalui berbagai tahapan rapat dengar pendapat yang mendalam. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menegaskan optimisme dan tekad bulat untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2026. Guna mewujudkan target tersebut, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah diinstruksikan untuk mempercepat penyelesaian catatan Badan Pemeriksa Keuangan secara disiplin selambatnya enam puluh hari sejak laporan diterbitkan.

Selain berfokus pada akuntabilitas keuangan dan ketepatan pelaporan Dana Otonomi Khusus, pemerintah daerah turut memaparkan berbagai langkah strategis kewilayahan. Hal ini meliputi upaya penyelesaian tapal batas secara administratif melalui koordinasi harmonis dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Lebih lanjut, eksekutif juga menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemekaran kampung dan distrik di daerah perbatasan guna mengoptimalkan pelayanan publik, yang realisasinya akan diselaraskan dengan kebijakan pusat.


Dari sisi ketahanan ekonomi, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi warga. Percepatan serapan anggaran belanja juga akan dimaksimalkan demi menggerakkan roda ekonomi lokal. Kolaborasi erat dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif ini diyakini mampu merespons berbagai tantangan fiskal, memastikan seluruh perencanaan berjalan matang demi kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan.