-
-
-
Loading
Loading
WAMENA – Diskusi publik yang digelar Papua Muda Progresif di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026), menghasilkan tiga rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik melalui dialog serta penguatan perlindungan masyarakat sipil.
Forum bertajuk “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” itu dihadiri akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislator, pegiat hak asasi manusia, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik yang berlangsung di Papua perlu dibahas secara terbuka agar pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dapat menemukan solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
«“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.»
Menurutnya, situasi keamanan tidak hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat asli Papua, tetapi juga warga non-Papua. Karena itu, ruang dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dalam mencari penyelesaian konflik.
Tiga rekomendasi
Dalam forum tersebut, Papua Muda Progresif menyampaikan tiga poin rekomendasi.
Pertama, DPR Papua Pegunungan, DPRD, dan MRP didorong menyusun regulasi daerah yang memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sipil serta masyarakat adat.
Kedua, pemerintah bersama unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif diminta membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku secara adil dan bermartabat.
Ketiga, seluruh pihak yang terlibat konflik diminta menghentikan segala bentuk kekerasan yang berpotensi menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. Forum juga mengajak masyarakat tetap menjunjung nilai-nilai ajaran Kristen sebagai bagian dari kehidupan sosial di Papua Pegunungan.
Yops menegaskan organisasinya memilih jalur diskusi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dibanding aksi jalanan.
«“Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.»
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat apabila menyangkut kebijakan di tingkat nasional.
Dampak konflik terhadap layanan dasar
Selain isu keamanan, diskusi juga menyoroti terganggunya pelayanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan.
Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah perkotaan telah berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan dasar.
«“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” katanya.»
Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan di Papua Pegunungan memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian bersama dalam upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
«“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang,” ujar Jasman.»
Dorongan tindak lanjut
Hasil diskusi tersebut menempatkan perlindungan masyarakat sipil sebagai ukuran penting dalam penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Papua Muda Progresif menilai dialog harus diikuti langkah nyata berupa kebijakan, penguatan layanan publik, serta penghentian kekerasan agar beban yang selama ini ditanggung masyarakat tidak terus bertambah.
Tiga rekomendasi itu selanjutnya akan disampaikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai kewenangan masing-masing untuk ditindaklanjuti.